IMPLEMENTASI DANA DESA DAN KESIAPAN PEMERINTAH DESA

Pengelolaan dana desa harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Maka proses perencanaan menjadi sebuah tahapan yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa karena anggaran desa untuk satu tahun kedepan disusun dan ditetapkan dalam tahapan ini. Komposisi dan besaran anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pembangunan desa, maka sistem penganggaran harus dilakukan secara cermat. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, menjadi kata kunci ketercapaian pengelolaan dana desa yang baik, karena dana desa harus dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penguatan kapasitas pemerintahan desa menyangkut kemampuan aparat desa sebagai individu yang memiliki fungsi dan tugas mengelola dana desa. Oleh karena itu, kemampuan dalam bidang penganggaran dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam hal ini memiliki sejumlah indikator, pertama, secara institusional seberapa jauh pemerintah desa mampu menjalankan fungsinya dalam memanfaatkan dan mengelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan kedua, secara komunitas bagaimana pemerintah desa mampu melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat agar warga desa terlibat dalam memanfaatan dana desa, sehingga dapat dihasilkan program pembangunan yang akomodatif, aspiratif, dan partisipatif.