MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH melalui Banishing Bureaucracy System

Permasalahan ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan karena banyaknya kasus korupsi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ditingkat desa.Untuk itu, usaha membangun pemerintahan yang bersih menjadi agenda utama dalam penataan birokrasi. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya pemerintahan yang bersih, yaitu faktor manusia dan faktor sistem birokrasi. Faktor manusia harus memiliki nilai-nilai moralitas dan integritas yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, karena nilai moralitas merupakan benteng dari dalam diri individu untuk menjauhkan diri dari tindakan korupsi. Sedangkan faktor sistem birokrasi harus mampu diwujudkan dalam meminimalisir adanya celah dan ruang bagi penyelenggara pemerintah untuk melakukan tindakan penyimpangan, karena banyak perilaku korupsi disebabkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan tindakan penyimpang. Untuk itu, diperlukan penataan sistem birokrasi lebih kridebel yang orientasi capaian kinerjanya untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, adaptabilitas dan kemampuan berinovasi. Banishing Bureaucracy System sebagai strategi dapat menjadi solusi untuk mewujudkan sistem birokrasi yang kredibel dan meminimalisir terjadinya penyimpangan. Sebagai strategi dalam membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berupa program meredifinikan secara jelas visi, misi, tujuan dan fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat dengan senantiasa mengedepankan pada perubahan dan dinamika sosial. Lima strategi perubahan sistem birokrasi itu, adalah: Strategi inti (centre strategy), Strategi konsekuensi (consequency strategy), Strategi pelanggan (customer strategy), dan Strategi budaya (cultural strategy).